Pemerintah Amerika Serikat telah mengumpulkan puluhan miliar dolar dari "tarif timbal balik" Presiden Donald Trump.

Namun, uang tersebut dan lebih banyak lagi kemungkinan akan dikembalikan jika Mahkamah Agung sepakat dengan pengadilan yang lebih rendah bahwa banyak pungutan impor dari negara lain adalah ilegal.

Nilainya antara $750 miliar hingga $1 triliun, Menteri Keuangan Scott Bessent memperingatkan dalam sebuah deklarasi yang diajukan ke Mahkamah Agung pekan lalu.

Total yang mencengangkan itu dapat mencakup lebih dari $72 miliar pendapatan tarif yang telah dikumpulkan sejauh ini oleh penegak hukum Perbatasan dan Bea Cukai AS sejak pengumuman "Hari Pembebasan" Trump, menurut data per 24 Agustus.

Jumlah tersebut juga akan mencakup dana yang diproyeksikan akan dikumpulkan dari tarif yang berisiko pada Juni mendatang.

"Membatalkan tarif tersebut dapat menyebabkan gangguan yang signifikan," kata Bessent kepada Mahkamah Agung.

Pernyataan Bessent merupakan bagian dari permintaan pemerintahan Trump agar Mahkamah Agung segera memutuskan bahwa tarif tersebut legal, dan tidak menunggu hingga musim panas mendatang, jangka waktu normal untuk keputusan tersebut.

Semakin cepat pengadilan memutuskan, semakin sedikit uang yang harus dikembalikan pemerintah jika mayoritas hakim memutuskan tarif tersebut ilegal.

Pengembalian dana tarif bukanlah situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi pemerintah AS. Namun, jumlah tarif yang harus dikembalikan oleh pemerintahan Trump adalah hal yang baru.

Di bawah mantan Presiden Joe Biden, importir beberapa barang Tiongkok diberikan pengembalian dana untuk tarif Pasal 301 selama periode terbatas, menurut peringatan Holland & Knight tahun 2022. Namun, pengembalian dana tersebut relatif kecil.

Bessent mengatakan ia "yakin" bahwa pemerintahan Trump akan meminta Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan pengadilan yang lebih rendah.

Tetapi jika Mahkamah Agung menyatakan bahwa pengembalian dana diperlukan, "kami harus melakukannya," kata Bessent kepada acara "Meet the Press" di NBC News pada hari Minggu. Dan itu akan "mengerikan," tambahnya.

Dua pengadilan yang lebih rendah telah memutuskan bahwa Trump telah melampaui wewenang kepresidenannya ketika ia menggunakan Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional untuk membenarkan pengenaan tarif tinggi terhadap hampir setiap mitra dagang AS.

Pekan lalu, pemerintahan Trump meminta Mahkamah Agung untuk segera membatalkan keputusan tersebut.(Cay)

Sumber: CNBC